TEROPONGBISNIS.ID —

Penghasilan Tergerus, dari 10 Karung Jadi 3 Karung

Aksi yang berlangsung tertib di Pendhapi Gede ini bukan tanpa alasan. Sukarni, Ketua Paguyuban Pemulung TPA Putri Cempo, mengungkapkan dampak nyata yang mereka rasakan. Ada 371 pemulung rosok dan 93 pemulung pakan ternak yang menggantungkan hidup dari tumpukan sampah di TPA.

Penurunan drastis ini bukan sekadar angka. Ada tiga faktor utama yang disebut menjadi biang keroknya.

Pertama, pemilahan sampah dari hulu mulai marak, sehingga barang layak jual sudah terserap sebelum sampai ke TPA. Kedua, ada penyekatan armada truk pengangkut, di mana truk diputar balik jika membawa sampah tercampur plastik.

Baca Juga

Ekosistem Ekonomi Inklusif Bawa Bank Jakarta Raih CMO Terbaik 2026

Ketiga, monopoli pabrik Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Tonase sampah wajib diserap penuh ke pabrik, bahkan 50 ton pertama harus dipenuhi sebelum sisanya bisa diakses para pemulung.

“Ada penurunan drastis perolehan sampah layak jual dan pakan ternak akibat akumulasi kebijakan pembatasan,” tegas Sukarni di sela aksi.

Lima Tuntutan untuk Wali Kota Solo

Di tengah keterpurukan ekonomi, paguyuban tidak tinggal diam. Poster bertuliskan 'Sumber Hidup Kami Diancam Negara' dan 'Katanya Kami Berjasa Tapi Disingkirkan' mereka bentangkan sebagai simbol perlawanan.

Lima tuntutan pun dilayangkan langsung ke meja Wali Kota Respati Ardi:

1. Akses adil untuk memilah sampah layak jual sebelum masuk insinerator PLTSa 2. Menghentikan penyekatan dan pembatasan armada yang mematikan pemasukan harian 3. Transisi berkeadilan yang mengakui peran historis pemulung dalam sistem pengelolaan sampah 4. Evaluasi menyeluruh PLTSa, termasuk penanganan limbah B3 bottom ash dan transparansi uji emisi 5. Jaminan kesehatan berupa pengobatan gratis bagi warga dan pemulung terdampak

Sukarni berharap Wali Kota segera menyikapi tuntutan ini. “Demi tegaknya keadilan sosial bagi warga kecil di Kota Solo,” pungkasnya.

Wali Kota: Itu Bukti Keberhasilan, Bukan Kegagalan

Menanggapi aksi tersebut, Wali Kota Respati Ardi justru punya pandangan berbeda. Baginya, berkurangnya sampah yang masuk ke TPA adalah sinyal positif.

“Kalau memprotes berkurangnya sampah yang masuk ke Putri Cempo, justru ini menunjukkan keberhasilan warga Solo dalam hal penanganan sampah,” ujar Respati.

Pemkot menilai pengurangan sampah ini adalah langkah untuk mengakhiri praktik open dumping dan membenahi sistem pengelolaan secara menyeluruh.

Meski mengakui dampaknya terhadap pemulung, Respati menawarkan solusi melalui program 'Rumah Siap Kerja'. Lewat program ini, para pemulung yang terdampak bisa mendapat pelatihan dan diversifikasi usaha.

“Kalau ada yang mungkin merugi akibat sampahnya berkurang ke TPA, kita sediakan solusi melalui Rumah Siap Kerja. Kami selalu membersamai rekan-rekan,” katanya.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada titik temu konkret antara tuntutan warga dan solusi yang ditawarkan pemkot. Nasib 464 pemulung pun menggantung di antara tumpukan sampah dan janji perubahan.