KPK Tahan 8 Tersangka Korupsi BPN, Aliran Uang Rp106,3 Miliar ke Orang Kepercayaan Menteri ATR Belum Sentuh Nusron Wahid

JAKARTA — KPK menyita uang senilai Rp106,3 miliar dalam berbagai mata uang, termasuk dolar AS, riyal, dan ringgit, yang tersimpan dalam sekitar 20 koper. Penyitaan itu merupakan bagian dari penanganan kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang menyeret delapan orang ke kursi tahanan.

Delapan tersangka yang ditahan sejak 15 September 2026 terdiri dari pejabat dan pihak swasta. Mereka adalah Lampri selaku Direktur Jenderal, Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Bogor, Adrianto Pitojo Adhi selaku Presiden Direktur Summarecon, Rizal Pahlefi, serta empat orang yang disebut sebagai kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yakni Arif Sugiyanto, Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

Aliran Uang dari Summarecon hingga Kementerian

Berdasarkan pengungkapan KPK, aliran dana dalam kasus ini terbagi ke beberapa jalur. Sebanyak Rp1,5 miliar mengalir dari Summarecon ke Erwin, lalu Rp200 juta diteruskan ke Sontang di sebuah kafe di Jakarta Selatan.

Baca Juga

Kasus Kekerasan Seksual Anak di Palmerah: 8 Saksi Diperiksa Polda Metro Jaya

Jalur lain berasal dari PT Bela Parahyangan yang mengirim Rp2,1 miliar ke Erwin, kemudian Rp1,8 miliar diteruskan ke Arif. Selain itu, KPK menemukan Rp8 miliar dalam sembilan koper merah bertuliskan nama Lampri, serta setoran Rp10 miliar yang masuk ke rekening Arif.

Empat orang kepercayaan menteri itu disebut KPK sebagai pihak yang merepresentasikan Menteri Nusron Wahid. Kepala Kantor Pertanahan disebut tunduk hanya dengan mendengar kalimat "ada arahan dari atas".

Fee dengan Kode "Dua" dan Peran Arif sebagai Pengepul

Modus yang diungkap penyidik menunjukkan permintaan fee dilakukan dengan kode "dua". Uang dikumpulkan dari kantor-kantor pertanahan hingga level kementerian, dengan Arif berperan sebagai pengepul dan Fahd sebagai penampung akhir.

Aliran dana tersebut bergerak ke atas, dari kantah ke kementerian, sebelum akhirnya bermuara pada empat orang kepercayaan menteri. KPK menyebut keempatnya sebagai pihak yang merepresentasikan kepentingan menteri dalam transaksi tersebut.

Nusron Wahid Absen di RDP Komisi II DPR

Sehari setelah operasi tangkap tangan, Menteri Nusron Wahid tidak hadir dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR. Posisinya digantikan Wakil Menteri Ossy Dermawan yang hanya menyampaikan agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Hingga kini, Nusron belum sekali pun dipanggil KPK sebagai saksi, apalagi ditetapkan sebagai tersangka. Alasan resmi yang disampaikan penyidik adalah pemanggilan tergantung kebutuhan penyidikan dan waktu OTT yang hanya 1x24 jam.

Desakan Publik agar Menteri ATR Diperiksa

Publik mempertanyakan mengapa aliran uang yang sudah terpetakan ke orang-orang terdekat menteri tidak berujung pada pemeriksaan sang atasan. Sejumlah warganet menyoroti peran empat kepercayaan menteri yang dinilai tidak mungkin bertindak tanpa sepengetahuan atasan.

"Silakan tangkap anak buah sebanyak-banyaknya biar terlihat serius, tapi jangan sentuh menterinya. Nanti negara goyang," tulis seorang warganet dalam kolom komentar, menggambarkan kecurigaan publik terhadap pola penanganan kasus ini.

KPK menyatakan penyidikan masih berjalan dan tidak menutup kemungkinan memeriksa pihak lain, termasuk mereka yang berada di lapisan atas struktur kementerian. Namun hingga kini, belum ada jadwal pemanggilan resmi terhadap Menteri Nusron Wahid.