Kontroversi Gelar Doktor Bahlil Lahadalia: Kementerian ESDM Perlu Koreksi Penulisan Gelar di Situs Web

Kontroversi Gelar Doktor Bahlil Lahadalia: Kementerian ESDM Perlu Koreksi Penulisan Gelar di Situs Web

JAKARTA - Gelar doktor yang disematkan di depan nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuai kontroversi. Dalam situs web resmi Kementerian ESDM, tepatnya di bagian profil dan struktur organisasi, tertulis nama "Dr. Bahlil Lahadalia, S.E., M.Si.", dengan tiga gelar akademik yang disandang oleh Bahlil, yaitu Doktor (Dr.), Sarjana Ekonomi (S.E.), dan Magister Ekonomi (M.Si.).

Namun, menurut pihak Universitas Indonesia (UI), gelar doktor yang tercantum tersebut tidak sah. Bahlil Lahadalia belum lulus dan belum memperoleh gelar doktor, karena disertasi yang ia ajukan masih perlu revisi, sebagaimana ditetapkan oleh empat organ universitas. Keputusan ini menegaskan bahwa Bahlil belum dapat dianggap sebagai doktor meski dalam riwayat hidupnya pada situs Kementerian ESDM tercatat demikian.

Penulisan Gelar Doktor yang Belum Sah

Baca Juga

Transportasi Lebih Mudah, Rute Komuter Surabaya Probolinggo Siap 2026

Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional Universitas Indonesia (UI), Arie Afriansyah, menanggapi permasalahan ini dengan memberikan penjelasan terkait status gelar doktor yang disematkan pada nama Bahlil di situs web Kementerian ESDM. Arie menegaskan bahwa Bahlil Lahadalia belum memperoleh gelar doktor dari UI.

"Sepertinya perlu dikoreksi website-nya. Gelar doktor belum diberikan karena Bahlil belum dinyatakan lulus oleh empat organ UI," ungkap Arie. Ia menjelaskan bahwa disertasi yang diajukan oleh Bahlil harus mengalami revisi sebelum kelulusan resmi diberikan.

Menurut Arie, revisi disertasi yang diajukan oleh Bahlil Lahadalia merupakan syarat utama agar dapat mengikuti mekanisme yudisium (sidang kelulusan) yang sudah dijadwalkan. "Empat organ UI memutuskan untuk menunda yudisium sampai revisi disertasi selesai," kata Arie, menambahkan bahwa Bahlil belum mendapatkan ijazah doktor hingga saat ini.

Status Revisi Disertasi dan Yudisium Tertunda

Keputusan yang dikeluarkan oleh UI terkait status kelulusan Bahlil juga mencatat bahwa Bahlil belum dapat lulus dan menerima ijazah doktor karena revisi terhadap disertasi yang diajukan masih harus dilakukan. Hal ini menjadikan gelar "Dr." yang tercantum dalam profil Bahlil di situs web Kementerian ESDM menjadi tidak sah.

Bahlil Lahadalia sebelumnya meraih perhatian publik karena proses kelulusannya yang terbilang sangat cepat. Dalam waktu hanya 1 tahun 8 bulan, Bahlil berhasil menyelesaikan program doktoral di Program Studi Kajian Strategik dan Global UI dengan predikat "cumlaude" atau dengan pujian. Ia mengangkat disertasi berjudul “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia", yang berkaitan erat dengan kebijakan yang ia jalankan selama menjabat sebagai Menteri ESDM, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan hilirisasi industri nikel di Indonesia.

Namun, meskipun berhasil lulus dengan predikat cumlaude, kelulusan tersebut tetap belum sah secara administrasi karena adanya kewajiban revisi yang harus dilakukan oleh Bahlil. Keputusan ini pun memperjelas bahwa gelar doktor yang tercantum dalam profil Kementerian ESDM adalah prematur dan tidak sesuai dengan kenyataan.

Kontroversi Gelar Doktor dan Implikasi Bagi Pihak Terkait

Keberhasilan Bahlil dalam menyelesaikan studi doktoralnya dengan cepat memunculkan beberapa pertanyaan, terutama terkait dengan standar akademik yang berlaku di Universitas Indonesia. Beberapa pihak mempertanyakan apakah proses evaluasi terhadap disertasi Bahlil dilakukan dengan prosedur yang benar dan apakah keputusan tersebut mematuhi standar akademik yang seharusnya diikuti oleh semua mahasiswa.

Namun, terlepas dari itu, yang lebih penting untuk diperhatikan adalah masalah penulisan gelar doktor yang tidak sah di situs web resmi Kementerian ESDM. Kejadian ini menimbulkan potensi kebingungan di kalangan publik mengenai status akademik Bahlil Lahadalia. Penyebutan gelar doktor yang tidak sesuai dengan kenyataan ini berpotensi merusak kredibilitas pemerintah dalam hal transparansi dan akurasi informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

Tanggapan Kementerian ESDM dan Langkah Koreksi

Berusaha menghubungi pihak Humas Kementerian ESDM untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut terkait penulisan gelar doktor di situs web kementerian tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian ESDM.

Arie Afriansyah dari UI juga mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengirimkan dokumen riwayat hidup Bahlil Lahadalia kepada Kompas.com untuk memeriksa kesesuaian data terkait gelar akademik tersebut. Ia menyebutkan, "Kalau dalam profil ini belum sih," merujuk pada data yang ada di situs web Kementerian ESDM yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam penulisan gelar akademik.

Rekomendasi Koreksi Dari UI

Menyusul kontroversi ini, pihak Universitas Indonesia juga menyarankan agar Kementerian ESDM segera melakukan koreksi terhadap penulisan gelar akademik Bahlil di situs web resmi mereka. Hal ini penting agar informasi yang disampaikan kepada publik sesuai dengan fakta dan tidak menimbulkan kebingungan atau kesalahan persepsi di masyarakat.

UI, sebagai lembaga pendidikan yang berwenang memberikan gelar doktor, jelas memegang kendali penuh dalam penentuan apakah seseorang berhak menyandang gelar tersebut atau tidak. Arie juga menegaskan bahwa meskipun Bahlil telah menyelesaikan disertasi dengan pujian, status kelulusan tetap bergantung pada hasil revisi yang harus diselesaikan dan keputusan dari empat organ UI yang berwenang.

Kontroversi terkait gelar doktor Bahlil Lahadalia di situs web Kementerian ESDM menggambarkan pentingnya transparansi dan akurasi dalam penyajian informasi publik, khususnya terkait status akademik pejabat negara. Meskipun Bahlil telah menyelesaikan studi doktoralnya dengan cepat dan berhasil meraih predikat cumlaude, gelar doktor yang tertera di situs kementerian perlu segera dikoreksi. Ini menjadi pengingat bagi semua pihak, terutama lembaga pemerintah, untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik selalu sesuai dengan fakta dan prosedur yang berlaku.