PB HMI Desak Propam Mabes Polri Turun Tangan Selidiki Tambang Ilegal Batubara di Lampung
JAKARTA - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) kembali menyoroti masalah serius yang tengah mengancam keberlanjutan lingkungan hidup dan penegakan hukum di Indonesia. Kali ini, isu yang mereka angkat adalah maraknya praktik tambang ilegal di Provinsi Lampung, khususnya di wilayah Way Kanan, yang semakin meresahkan masyarakat setempat. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah aktivitas tambang batubara ilegal yang masih beroperasi di kawasan tersebut, tepatnya di kawasan PTP Way Kanan, Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan.
Ketua Bidang Lingkungan Hidup PB HMI, Andi Kurniawan, dengan tegas menyatakan keprihatinannya terhadap lambannya tindakan dari pihak kepolisian dalam mengungkap dan menindak praktik tambang ilegal di wilayah hukum Polda Lampung. Ia merasa kecewa melihat bagaimana fenomena tambang ilegal ini terus berlangsung, meski sudah ada desakan dari masyarakat setempat dan berbagai elemen untuk segera menuntaskan masalah ini.
PB HMI Soroti Kinerja Polda Lampung dalam Menangani Tambang Ilegal
Baca Juga
Andi Kurniawan, yang akrab disapa Awan, mengungkapkan bahwa pihaknya mengikuti perkembangan masalah tambang ilegal di Way Kanan dengan seksama. Menurutnya, meskipun isu ini sudah banyak dibicarakan oleh masyarakat dan mendapat sorotan luas, namun Polda Lampung seolah tidak cukup responsif dalam menangani masalah ini. Awan mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya langkah dari pihak kepolisian untuk menindaklanjuti laporan terkait tambang ilegal yang merugikan banyak pihak.
“Kami mengikuti dengan seksama isu publik terkait dugaan tambang ilegal di wilayah Way Kanan Lampung, khususnya yang sudah banyak diadvokasi oleh masyarakat Lampung. Namun, sepertinya Polda Lampung tidak cukup responsif. Padahal, ini masalah yang sangat mendesak,” ungkap Awan dalam sebuah keterangan tertulis.
Fenomena ini, menurut Awan, menunjukkan adanya tantangan besar dalam penegakan hukum di tingkat daerah, yang memerlukan perhatian lebih dari Kapolri selaku pimpinan tertinggi institusi kepolisian di Indonesia. Awan menilai bahwa lambannya penindakan terhadap tambang ilegal ini bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berdampak buruk pada lingkungan hidup dan dapat memperburuk citra penegakan hukum di Indonesia.
Desakan untuk Propam Mabes Polri Menyelesaikan Kasus Tambang Ilegal
PB HMI tidak tinggal diam dalam menghadapi fenomena ini. Mereka mendesak Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri untuk turun tangan dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan adanya keterlibatan oknum-oknum tertentu yang memungkinkan praktik tambang ilegal ini terus berlangsung tanpa ada tindakan tegas dari pihak kepolisian.
“Ini ada yang aneh. Sudah ada desakan dari masyarakat, namun tak ada tindakan yang nyata. Kami khawatir tambang ilegal ini bukan hanya terjadi di Way Kanan, tetapi bisa terjadi di daerah Lampung lainnya. Kami meminta agar Propam melakukan pemeriksaan menyeluruh agar masalah ini dapat segera diatasi,” tegas Awan, yang menilai pentingnya penyelidikan lebih mendalam oleh Mabes Polri.
Masalah tambang ilegal ini bukan hanya berdampak pada lingkungan hidup, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekonomi masyarakat setempat. Aktivitas tambang ilegal yang tidak terkontrol ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup parah, mulai dari pencemaran air hingga kerusakan lahan yang luas. Selain itu, tambang ilegal juga berpotensi menimbulkan konflik sosial di kalangan masyarakat lokal yang terlibat dalam aktivitas tersebut, baik sebagai pekerja maupun sebagai pihak yang terdampak langsung oleh kerusakan lingkungan.
Keprihatinan Terhadap Dampak Lingkungan dan Sosial
Dampak dari maraknya tambang ilegal tidak hanya mengancam keberlanjutan lingkungan, tetapi juga berpengaruh pada masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan perikanan. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah tambang, termasuk pencemaran air dan kerusakan tanah, membuat warga yang tinggal di sekitar lokasi tambang kesulitan untuk bertahan hidup.
Selain itu, praktik tambang ilegal ini juga membawa dampak sosial yang sangat besar. Pekerja yang terlibat dalam tambang ilegal sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum dan kesejahteraan yang layak. Banyak dari mereka yang bekerja di bawah ancaman bahaya, tanpa jaminan keselamatan dan dengan upah yang tidak memadai.
PB HMI menilai bahwa pemerintah dan pihak berwenang perlu segera mengambil langkah-langkah tegas untuk menanggulangi praktik tambang ilegal yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Pemerintah harus mengedepankan prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam mengelola sumber daya alam Indonesia, agar kepentingan jangka panjang masyarakat dan negara dapat terjaga.
Mengungkap Jaringan Tambang Ilegal: Tantangan bagi Penegakan Hukum
Dalam kasus ini, penegakan hukum terhadap praktik tambang ilegal di Lampung menjadi tantangan besar bagi kepolisian. Awan menyebut bahwa selain karena adanya dugaan keterlibatan oknum-oknum tertentu, jaringan yang mengatur tambang ilegal ini juga semakin kompleks dan melibatkan banyak pihak. Untuk itu, ia menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini membutuhkan sinergi yang baik antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat.
PB HMI juga menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas tambang, serta penerapan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku tambang ilegal. Selain itu, pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak negatif dari tambang ilegal harus dilakukan untuk mencegah masyarakat terjerat dalam praktik ilegal yang merugikan.
Pentingnya Kerjasama antara Pemerintah, Polisi, dan Masyarakat
Dalam menghadapi masalah tambang ilegal, kerjasama antara berbagai pihak menjadi kunci utama dalam menyelesaikan masalah ini. Awan mengingatkan bahwa aparat penegak hukum harus lebih responsif terhadap laporan masyarakat, dan pemerintah daerah harus turut bertanggung jawab dalam mencegah maraknya tambang ilegal. Selain itu, peran serta masyarakat dalam melaporkan praktik ilegal dan menjaga kelestarian lingkungan juga sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan tambang.
Dalam penutupnya, Awan menegaskan bahwa PB HMI akan terus mengawasi dan memperjuangkan penuntasan masalah tambang ilegal di Indonesia, terutama di Lampung. "Kami akan terus memperjuangkan keadilan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Kami tidak akan berhenti hingga masalah tambang ilegal ini dapat ditangani dengan tegas dan transparan," pungkasnya.
Isu tentang tambang ilegal di Lampung ini mencuat sebagai bukti nyata adanya ketidakberesan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dari semua pihak untuk memastikan bahwa sumber daya alam Indonesia dikelola dengan baik, demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.
Rekomendasi
.jpg)
Berita Lainnya
