Penggeledahan Bareskrim Polri di Hutama Karya: Kasus Dugaan Korupsi Proyek PG Djatiroto

Penggeledahan Bareskrim Polri di Hutama Karya: Kasus Dugaan Korupsi Proyek PG Djatiroto

JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero), salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia, baru-baru ini menjadi sorotan setelah gedung kantor pusatnya di Kawasan Cawang, Jakarta Timur, digeledah oleh Bareskrim Polri. Penggeledahan ini merupakan bagian dari investigasi yang lebih luas terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengembangan dan modernisasi Pabrik Gula (PG) Djatiroto, PTPN XI, yang berlangsung pada tahun 2016 di Lumajang, Jawa Timur.

Pada 20 Februari 2025, penggeledahan dilakukan dengan dasar dugaan adanya penyelewengan dalam proyek yang melibatkan Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC). Proyek ini awalnya ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi Pabrik Gula Djatiroto, sebuah inisiatif penting dalam upaya revitalisasi industri gula nasional.

Adjib Al Hakim, Executive Vice President Hutama Karya, memberikan penjelasan resmi terkait peristiwa tersebut dalam sebuah keterbukaan informasi publik. "Penggeledahan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri adalah dalam rangka proses penyidikan kasus tersebut," ujarnya. Pihak Hutama Karya menyatakan bahwa mereka sepenuhnya menghormati dan akan mendukung proses penyidikan yang dilakukan oleh Bareskrim. "Kami berkomitmen mendukung Bareskrim Polri dalam mengusut kasus ini serta akan bersikap kooperatif dan transparan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan," tambahnya.

Hutama Karya juga menegaskan dukungannya terhadap inisiatif "Bersih-bersih BUMN" yang dicanangkan oleh Menteri BUMN. Kampanye ini bertujuan untuk memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, khususnya di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Difokuskan pada pencegahan dan penanganan kasus korupsi, inisiatif ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan akuntabel di sektor BUMN.

Lebih lanjut, Adjib menekankan bahwa hingga saat ini, belum ada status hukum apapun yang mengikat baik kepada PT Hutama Karya maupun kepada jajaran manajemennya. "Saat ini belum ada status hukum apapun yang mengikat Hutama Karya maupun jajaran manajemen," tegasnya.

Pernyataan resmi dari manajemen ini juga menegaskan bahwa proses hukum yang sedang berlangsung tidak berdampak langsung terhadap kegiatan operasional maupun kondisi keuangan dan kelangsungan usaha perseroan. Perusahaan memastikan bahwa semua proyek dan kegiatan tetap berjalan sesuai rencana tanpa gangguan yang berarti.

Sementara itu, latar belakang kasus ini bermula dari pelaksanaan proyek EPCC Pabrik Gula Djatiroto yang dimulai pada tahun 2016. Proyek ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas produksi gula nasional agar dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun, dalam perjalanannya, pelaksanaan proyek ini diduga terdapat penyimpangan yang kini tengah diusut oleh pihak berwenang.

Menurut Bareskrim, mereka sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk memperkuat kasus, termasuk data administrasi proyek, dokumen terkait pengadaan dan pelaksanaan proyek, serta keterkaitan dengan pihak-pihak tertentu yang bertanggung jawab dalam implementasi proyek tersebut. Tujuan penggeledahan ini adalah untuk mencari alat bukti yang dapat memperkuat indikasi adanya praktik korupsi dalam proyek ini.

"Dalam rangka mengungkap fakta sebenarnya, kami berupaya untuk mengumpulkan seluruh bukti dan meminta keterangan dari berbagai pihak yang terlibat," ungkap seorang sumber dari Bareskrim yang tidak bersedia diungkap jati dirinya.

Hutama Karya sebagai salah satu pelaksana proyek, memiliki tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan prinsip good corporate governance. Oleh karena itu, tindakan kooperatif dan dukungan terhadap proses penyidikan bukan hanya merupakan bentuk tanggung jawab hukum, tetapi juga untuk menjaga reputasi perusahaan di mata publik dan para pemangku kepentingan lainnya.

Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini menambah deretan panjang dugaan kasus korupsi di sektor BUMN yang kerap kali menjadi perhatian publik. Kasus serupa juga terjadi pada sejumlah proyek strategis nasional lainnya yang melibatkan berbagai perusahaan besar. Keterlibatan perusahaan konstruksi dan pihak swasta dalam proyek nasional seperti ini memang memerlukan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa semua dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dukungan Hutama Karya terhadap pengusutan kasus ini memperlihatkan komitmen perusahaan terhadap prinsip hukum dan tata kelola yang baik. Di tengah sorotan publik dan kepercayaan yang dipertaruhkan, langkah ini dinilai tepat untuk memulihkan kepercayaan dan menegaskan posisi perusahaan dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan transparan.

Hingga berita ini diturunkan, proses penyidikan oleh Bareskrim Polri masih terus berjalan. Semua pihak terkait kasus ini diharapkan untuk memberikan segala informasi yang diperlukan guna memastikan terwujudnya keadilan dan pengungkapan kebenaran dalam dugaan kasus korupsi ini. Dengan demikian, upaya penegakan hukum dan penyelamatan aset negara dapat terlaksana secara efektif, sekaligus menjadi pembelajaran penting bagi industri serupa di Indonesia.