Menghindari Risiko PHK, BUMN Gencar Lakukan Negosiasi Efisiensi Anggaran dengan Pemerintah
JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melaporkan adanya langkah signifikan dalam upaya efisiensi anggaran untuk tahun 2025. Dalam situasi ekonomi yang semakin menantang, Menteri BUMN, Erick Thohir, bersama timnya, berusaha menyesuaikan anggaran mereka agar tetap bisa berkontribusi maksimal terhadap kas negara, namun dengan pengurangan pengeluaran yang signifikan. Salah satu tujuan utama dari langkah ini adalah menghindari risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) yang bisa terjadi akibat kekurangan dana.
Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI yang dilaksanakan pada Kamis, 13 Februari 2025, Menteri Erick Thohir memaparkan bahwa Kementerian BUMN akan mengurangi anggaran yang semula sebesar Rp277,5 miliar menjadi Rp161,9 miliar, atau sekitar 58,37%. Menurut Erick, pengurangan ini adalah bagian dari upaya mereka untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara tanpa mengurangi kualitas layanan yang diberikan oleh BUMN kepada masyarakat.
Langkah Efisiensi yang Ditempuh
Baca Juga
“Pengurangan fasilitas pimpinan, seperti halnya penghematan sebesar Rp7 miliar, adalah salah satu contoh dari langkah efisiensi yang kami lakukan. Misalnya, dalam kegiatan tukar-menukar souvenir untuk tamu luar negeri, kami berusaha membeli barang-barang dari UMKM dengan harga yang lebih terjangkau,” kata Erick Thohir, menjelaskan salah satu bentuk penghematan yang dilakukan oleh kementeriannya.
Selain pemotongan pada fasilitas pimpinan, ada beberapa pos anggaran yang juga mengalami pemangkasan signifikan. Di antaranya adalah biaya perjalanan dinas yang dipotong sebesar 54%, biaya pengawasan BUMN yang dikurangi 50%, dan fasilitas teknologi informasi yang dipangkas hingga 41%. Pemangkasan juga terjadi pada alat tulis kantor (ATK), yang dipotong hingga 90%, serta kendaraan dinas yang mengalami penyesuaian sebesar 66%. Bahkan, kegiatan rapat dan seremonial yang sebelumnya menjadi bagian penting dalam operasional kementerian pun ikut dikurangi hingga 43%. Adapun penggunaan gedung juga dimaksimalkan dengan efisiensi mencapai 39%.
“Kami masih berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan. Kami berharap dalam satu atau dua bulan ke depan ada solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak,” ujar Erick Thohir, menambahkan bahwa meskipun anggaran mereka sudah mengalami pemangkasan, mereka tetap berupaya memastikan keberlangsungan operasional BUMN yang maksimal.
Kontribusi BUMN untuk Kas Negara yang Meningkat
Penting untuk dicatat bahwa meskipun ada pemangkasan anggaran, kontribusi BUMN terhadap kas negara terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Setoran dividen yang dibayarkan oleh BUMN tercatat mencapai Rp86,4 triliun pada tahun 2024. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp82,06 triliun dan hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya mencapai Rp40 triliun. Bahkan, nilai ini melampaui target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp85,8 triliun.
Kontribusi BUMN terhadap kas negara juga tercermin dalam penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang terus mengalami kenaikan. Selama periode 2020-2023, total kontribusi BUMN ke negara tercatat mencapai Rp1.940 triliun, yang terdiri dari pajak sebesar Rp1.391,4 triliun, PNBP dan lainnya sebesar Rp354,2 triliun, serta dividen yang berjumlah Rp194,4 triliun.
Namun, meskipun kontribusi BUMN terhadap kas negara sangat besar, anggaran Kementerian BUMN untuk tahun 2025 masih terbilang sangat minim. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Erick Thohir, yang menilai bahwa pagu anggaran sebesar Rp277,5 miliar tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan oleh BUMN selama ini.
Usulan Anggaran Minimum untuk Pengawasan BUMN
Erick Thohir juga menyoroti bahwa meskipun ada penghematan anggaran, langkah tersebut tidak boleh mengganggu pengawasan terhadap operasional BUMN yang tersebar luas di berbagai sektor. Sejumlah pengamat BUMN, seperti Herry Gunawan dari Datanesia Institute, menyarankan agar Kementerian BUMN melakukan negosiasi dengan Kementerian Keuangan untuk menetapkan anggaran minimum yang diperlukan.
“Anggaran sebesar Rp215 miliar untuk mendukung pengawasan terhadap BUMN yang jumlahnya sangat besar adalah suatu kebutuhan yang wajar. Saya melihat ini sebagai langkah yang penting untuk memastikan bahwa tidak ada keputusan buruk yang dapat merugikan karyawan dan operasional BUMN,” ujar Herry Gunawan dalam wawancaranya dengan Kompas.id. Herry menambahkan bahwa negosiasi anggaran yang rasional dapat membantu BUMN menghindari pemutusan hubungan kerja, seperti yang terjadi pada kasus Radio Republik Indonesia (RRI) yang berhasil membatalkan PHK melalui negosiasi anggaran yang efektif.
Erick Thohir menyatakan bahwa Kementerian BUMN telah mengajukan usulan anggaran minimum sebesar Rp215 miliar kepada Kementerian Keuangan. Anggaran tersebut terdiri dari Rp44 miliar untuk program pengawasan BUMN dan Rp171,1 miliar untuk dukungan manajemen. Meskipun Erick mengakui bahwa proses ini masih memerlukan waktu dan pembicaraan lebih lanjut, ia optimis bahwa pemerintah akan menyetujui anggaran yang diusulkan.
Penutupan dan Harapan ke Depan
Dengan kontribusi yang terus meningkat dan langkah efisiensi yang terus dioptimalkan, Kementerian BUMN berharap dapat menjaga keberlangsungan operasional perusahaan-perusahaan milik negara tanpa harus mengorbankan karyawan mereka. Pemotongan anggaran yang dilakukan diharapkan tidak akan mengganggu pengawasan yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa BUMN tetap menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada negara dan masyarakat.
Ke depan, Erick Thohir berharap bahwa kolaborasi antara BUMN dan Kementerian Keuangan akan menghasilkan keputusan yang mendukung keberlangsungan operasional BUMN tanpa menambah beban fiskal negara. Pengelolaan anggaran yang lebih efisien, serta peningkatan kontribusi terhadap kas negara, adalah kunci dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.
Melalui langkah-langkah efisiensi ini, diharapkan BUMN dapat terus memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, tanpa harus mengorbankan kesejahteraan para pekerjanya.
Rekomendasi
.jpg)
