DKI JAKARTA — Pasar merespons positif langkah pemerintah yang secara resmi mengajukan nama Destry Damayanti, yang saat ini menjabat Gubernur BI sementara, sebagai calon tunggal pengganti Perry Warjiyo. Meski demikian, Destry masih harus melewati uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR sebelum resmi memimpin bank sentral.
Kepastian kandidat ini menghilangkan salah satu skenario terburuk yang selama ini dikhawatirkan pelaku pasar, yaitu munculnya figur dari luar institusi yang dianggap dekat dengan kepentingan politik. Sebagai figur internal dengan rekam jejak panjang di BI, pasar modal, perbankan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Destry dinilai mampu menjaga kesinambungan kebijakan moneter.
Kelegaan Awal Bukan Jaminan Penguatan Berkelanjutan
Analis Pasar Keuangan EBC Financial Group, Sana Ur Rehman, menilai pencalonan ini mengurangi premi risiko di pasar, tetapi tidak serta-merta mengubah prospek rupiah secara fundamental. Efek positif yang terlihat saat ini lebih merupakan berkurangnya "diskon kepemimpinan", bukan jaminan apresiasi nilai tukar yang berkelanjutan.
“Pengajuan Destry sebagai calon tunggal menghilangkan salah satu skenario yang paling dikhawatirkan pasar, yaitu munculnya figur yang belum teruji atau dianggap terlalu dekat dengan agenda politik. Karena ia berasal dari internal BI, pasar dapat mengharapkan kesinambungan dalam stabilisasi valuta asing, pengelolaan likuiditas, dan komunikasi kebijakan. Itu positif bagi rupiah, tetapi dampaknya untuk saat ini lebih berupa penurunan premi risiko, bukan jaminan penguatan yang berkelanjutan. Agar sentimen ini bertahan, pasar perlu melihat proses persetujuan DPR yang lancar dan keputusan awal BI yang tetap menempatkan stabilitas rupiah sebagai prioritas,” beber Sana dalam keterangan tertulis, Senin (18/8).
Lima Faktor Penentu Nasib Rupiah ke Depan
Setidaknya ada lima faktor utama yang akan menentukan apakah kelegaan awal pasar bisa bertahan atau justru memudar dalam beberapa pekan ke depan.
Pertama, tekanan eksternal dari dolar AS dan harga energi. Pencalonan figur internal memang menjaga konsistensi intervensi BI, tetapi tidak menghilangkan kebutuhan devisa domestik yang tinggi. Selama dolar AS masih perkasa dan harga minyak bergejolak, rupiah tetap rentan terhadap arus keluar modal.
Kedua, disiplin kebijakan suku bunga. Inflasi Indonesia yang tercatat 2,88% secara tahunan pada Juli 2026 memberikan ruang bagi BI untuk tidak menaikkan suku bunga. Namun, pelonggaran moneter yang terlalu cepat justru berisiko mengurangi daya tarik aset rupiah. Keputusan awal Destry akan menjadi sinyal penting bagi pasar soal kredibilitas bank sentral.
Ketiga, defisit neraca dagang yang masih membayangi. Defisit perdagangan Indonesia tercatat US$450 juta pada Juni, lebih rendah dari perkiraan pasar sebesar US$790 juta. Perbaikan ini membantu meredakan kekhawatiran, tetapi sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia tetap membutuhkan lebih banyak dolar ketika harga energi naik. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas bisa dengan cepat menutup manfaat dari transisi kepemimpinan BI.
Keempat, ruang gerak dari pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% secara tahunan pada kuartal II-2026, melampaui perkiraan pasar sebesar 5,10%. Data ini memberi BI ruang untuk tetap memprioritaskan stabilitas tanpa mengorbankan momentum pertumbuhan. Jika The Fed kembali hawkish, kuatnya PDB domestik justru menjadi alasan bagi BI untuk menunda pelonggaran.
Kelima, pembuktian independensi. Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) kini memperluas mandat BI, sehingga pasar akan menilai independensi gubernur baru dari keputusan kebijakan yang diambil, bukan dari pernyataan di depan publik.
Investasi mengandung risiko.