JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri mencatat realisasi pendapatan pemerintah daerah baru mencapai Rp 606,8 triliun atau 51,05 persen dari target hingga 31 Juli 2026. Angka ini turun dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang menyentuh Rp 691,8 triliun atau 51,93 persen dari target.
Penurunan realisasi pendapatan ini terjadi di tengah meningkatnya persentase belanja daerah. Realisasi belanja tercatat Rp 538,6 triliun atau sekitar 42,5 persen, lebih tinggi secara persentase dibanding tahun lalu yang sebesar 41,7 persen, meski secara nominal turun dari Rp 576,4 triliun.
Tambahan TKD untuk Bayar Gaji PPPK dan Daerah Terdampak Bencana
Untuk menutup celah fiskal di daerah, pemerintah telah menyalurkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 18,9 triliun pada 5 Agustus 2026. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan tambahan anggaran ini menyasar daerah dengan kapasitas fiskal rendah dan kebutuhan belanja pegawai yang tinggi.
"Dan ini sebagian masalahnya saya kira untuk pembayaran belanja pegawai hampir semuanya bisa diatasi," kata Tito dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027 di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (14/8).
Selain untuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), daerah yang baru saja dilanda bencana juga menjadi prioritas utama dalam penyaluran tambahan TKD ini. Pemerintah pusat mendorong penguatan fiskal daerah agar proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat tanpa menunggu anggaran dari APBD murni.
Dampak Penurunan Pendapatan ke Belanja Daerah
Meski secara persentase belanja daerah menunjukkan kenaikan, secara nominal anggaran yang dibelanjakan pemda justru menyusut dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan adanya tekanan pada kas daerah di tengah perlambatan realisasi pendapatan.
Dengan tambahan TKD yang sudah digelontorkan awal bulan ini, pemerintah berharap pemerintah daerah bisa mengoptimalkan belanja untuk layanan publik dan menjaga stabilitas keuangan daerah hingga akhir tahun anggaran 2026.