JAKARTA — Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan mendekati angka Rp 4.000 triliun. Angka ini menjadi sorotan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-1 masa persidangan I Tahun 2026-2027 yang digelar Jumat (14/8/2026). Ia menegaskan besaran itu harus berbanding lurus dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat.
“APBN Tahun 2027, yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja Rp 4.000-an triliun,” ujar Puan saat membuka agenda rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan.
Lonjakan Belanja 20 Kali Lipat dalam 27 Tahun
Data yang disampaikan Puan menunjukkan lompatan signifikan fiskal nasional. Pada tahun 2000, postur APBN tercatat sebesar Rp 197 triliun. Memasuki tahun 2010, angkanya naik menjadi Rp 1.126 triliun, atau hampir enam kali lipat dalam satu dekade.
Adapun pada APBN 2026, belanja negara ditetapkan sebesar Rp 3.842 triliun. Artinya, dibandingkan dengan posisi awal tahun 2000, anggaran negara kini membengkak hampir 20 kali lipat dan diprediksi terus bertambah pada tahun berikutnya.
Angka Raksasa Versus Urusan Rakyat
Di hadapan para wakil rakyat, Puan menyebut mustahil ada orang yang pernah membayangkan uang senilai hampir Rp 4.000 triliun secara fisik. Namun ia menekankan bahwa esensi APBN bukan terletak pada besaran angkanya, melainkan pada arah kebijakan politik anggaran itu sendiri.
“Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah melihat banyaknya uang sebesar hampir Rp 4.000 triliun. Angka itu begitu besarnya bahkan sangat besar,” katanya.
Ia menjelaskan, APBN pada hakikatnya merupakan pilihan politik tentang ke mana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan rakyat. Pernyataan ini disampaikan Puan di tengah pembahasan kerangka ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan RAPBN 2027.
Petani Hingga Pencari Kerja Jadi Tolok Ukur Keberhasilan
Lebih lanjut, Puan mengingatkan bahwa indikator keberhasilan pengelolaan fiskal tidak bisa diukur semata dari pertumbuhan angka belanja. Ia mencontohkan kelompok-kelompok yang menunggu dampak nyata dari negara, seperti petani yang menanti hasil panen dan anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
“Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan; seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya; rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan; seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya; atau urusan rakyat lainnya; angka sebesar apa pun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat,” pungkas Puan.
Pernyataan ini menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa efektivitas penyerapan anggaran di lapangan akan menjadi pekerjaan rumah besar, seiring dengan terus meningkatnya postur fiskal nasional dari tahun ke tahun.