Dirjen PTPP ATR BPN Tegaskan ICI 2025 Jadi Momentum Strategis Dorong Infrastruktur Berkelanjutan

Dirjen PTPP ATR BPN Tegaskan ICI 2025 Jadi Momentum Strategis Dorong Infrastruktur Berkelanjutan

JAKARTA — Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Embun Sari, menilai pelaksanaan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 sebagai momen penting untuk mendorong kolaborasi pembangunan infrastruktur yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Konferensi internasional yang resmi dibuka di Jakarta International Convention Center (JICC), menjadi ajang diskusi strategis bagi para pemangku kepentingan dari berbagai sektor dan negara. Lebih dari 6.000 peserta hadir dalam perhelatan ini, termasuk perwakilan kementerian, akademisi, ahli infrastruktur, praktisi lingkungan, dan pengambil kebijakan dari dalam dan luar negeri.

“Negara tidak mungkin maju tanpa infrastruktur yang bagus, tapi kita juga tidak boleh mengabaikan lingkungan. Pembangunan harus tetap ramah lingkungan. Acara ICI ini luar biasa. Semua menteri di bawah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) hadir. Saya pikir ini menunjukkan betapa pentingnya pembangunan infrastruktur bagi kemajuan negara,” ungkap Embun Sari usai menghadiri pembukaan ICI 2025.

Baca Juga

KAI Properti Gelar Kajian: Kemakmuran Sejati Berawal dari Hati yang Bersyukur, dalam Rangka HUT ke-16

Pengadaan Tanah: Kunci Strategis Infrastruktur Nasional

Dalam paparannya, Embun Sari menjelaskan bahwa pengadaan tanah merupakan aspek krusial dalam pembangunan infrastruktur nasional. Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal PTPP memiliki peran sentral dalam memastikan lahan tersedia secara legal dan terencana bagi pembangunan proyek-proyek strategis.

“Semua pembangunan infrastruktur itu pasti berada di atas tanah. Jadi kalau tanahnya belum dimiliki negara atau pemerintah, kami yang melaksanakan pengadaan tanah. Bahkan, jika tanah sudah tersedia, kami tetap berperan melalui penataan, misalnya lewat konsolidasi tanah,” jelasnya.

Konsolidasi tanah merupakan upaya penataan ulang lahan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan ruang, mempercepat penyediaan lahan bagi proyek strategis nasional, serta menciptakan struktur tata ruang yang lebih adil dan berkelanjutan.

ICI 2025: Wadah Kolaborasi Global

Embun Sari menyoroti pentingnya ICI 2025 sebagai wadah untuk berbagi gagasan dan praktik terbaik dari berbagai negara, khususnya dalam mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pelestarian lingkungan.

“Banyak peserta yang hadir adalah ahli dari negara-negara maju yang infrastrukturnya sudah berkembang pesat dan ramah lingkungan. Saya berharap ada banyak sharing knowledge yang bisa kita bawa pulang untuk perbaikan pembangunan infrastruktur di Indonesia ke depan,” tuturnya.

Menurutnya, forum seperti ICI sangat penting untuk memperkuat sinergi lintas kementerian, lembaga, dan sektor swasta dalam mewujudkan pembangunan yang hijau, inklusif, dan berorientasi jangka panjang. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan Indonesia ke depan yang menekankan pentingnya ketahanan iklim, efisiensi ruang, dan keberlanjutan sosial-ekonomi.

Infrastruktur Hijau dan Tata Ruang Terencana

Sejalan dengan mandat Kementerian ATR/BPN, Embun Sari menekankan bahwa perencanaan tata ruang menjadi fondasi utama dalam menciptakan infrastruktur yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan konflik lahan.

“Dengan tata ruang yang terencana dan sistematis, kita bisa menghindari tumpang tindih penggunaan lahan dan mengurangi risiko sosial akibat penggusuran yang tidak manusiawi,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur hijau bukan sekadar tren global, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tengah ancaman perubahan iklim.

Arah Pembangunan Berbasis Kolaborasi

Kehadiran seluruh menteri yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) dalam acara ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah serius mengedepankan pembangunan yang inklusif dan kolaboratif. Dalam konteks ini, keterlibatan Kementerian ATR/BPN melalui Ditjen PTPP menjadi sangat strategis karena menyangkut penyediaan lahan dan penataan ruang yang efisien.

Embun Sari optimistis bahwa kolaborasi multisektor yang terjalin dalam ICI 2025 akan memperkuat transformasi pembangunan nasional menuju paradigma yang lebih hijau dan berkelanjutan.

“Dengan semangat kolaboratif dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, saya optimistis ICI 2025 ini akan memperkuat arah pembangunan yang lebih hijau, inklusif, dan berbasis tata ruang yang terencana,” tegasnya.

Pelaksanaan ICI 2025 menjadi bukti nyata bahwa Indonesia serius dalam mengejar pembangunan infrastruktur yang tidak hanya fokus pada aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Peran Kementerian ATR/BPN dalam mendukung pengadaan tanah dan konsolidasi tata ruang akan menjadi kunci utama keberhasilan proyek-proyek besar yang mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Dengan forum seperti ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, serta mitra internasional dapat terus diperkuat demi mewujudkan pembangunan infrastruktur yang inklusif, resilien, dan ramah lingkungan di seluruh wilayah Indonesia.