Dorong Keadilan Sosial, Sri Mulyani Desak Infrastruktur Lebih Inklusif

Dorong Keadilan Sosial, Sri Mulyani Desak Infrastruktur Lebih Inklusif

JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia harus diarahkan untuk menciptakan keadilan sosial dan inklusi yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, infrastruktur tidak boleh lagi hanya dipandang sebagai proyek fisik semata, tetapi harus menjadi alat utama dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih membayangi banyak wilayah di Indonesia.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat memberikan pidato kunci dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar di Jakarta International Conference Center (JICC).

“Infrastruktur harus inklusif bukan hanya mempersempit kesenjangan antarwilayah, tetapi juga antarmasyarakat,” tegas Sri Mulyani di hadapan para peserta konferensi yang terdiri dari perwakilan pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga mitra pembangunan internasional.

Baca Juga

Penerbangan Balikpapan Toraja Dibuka Lagi 15 September

Infrastruktur Inklusif untuk Pembangunan Berkeadilan

Menurut Sri Mulyani, salah satu tantangan utama pembangunan nasional saat ini adalah masih lebarnya kesenjangan antara pusat dan daerah, antara kawasan barat dan timur Indonesia, serta antara kelompok masyarakat ekonomi atas dan bawah. Untuk itu, pembangunan infrastruktur ke depan harus mampu menjangkau kelompok rentan, masyarakat miskin, dan wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal dari pusat pertumbuhan ekonomi.

“Infrastruktur bukan hanya soal koneksi antarwilayah, tetapi juga tentang menghubungkan pembangunan dengan dampaknya,” ujar Sri Mulyani menekankan pentingnya orientasi sosial dari setiap proyek pembangunan.

Sri Mulyani juga menyoroti bahwa rancangan infrastruktur yang ideal tidak lagi cukup hanya fokus pada pembangunan jalan, jembatan, atau pelabuhan. Desain infrastruktur modern harus menyentuh aspek sosial dan ekologis secara menyeluruh, memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ketahanan sosial dan lingkungan.

“Keadilan sosial, transparansi, dan akuntabilitas bukan lagi pilihan,” katanya tegas, merujuk pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam setiap pelaksanaan proyek infrastruktur.

Tantangan Geografis dan Akses Layanan Dasar

Dengan luas wilayah Indonesia yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, tantangan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi sangat kompleks. Banyak wilayah terpencil dan terluar yang belum sepenuhnya tersentuh pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, transportasi, dan konektivitas digital. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam kualitas hidup antarwilayah yang cukup tajam.

Menurut Sri Mulyani, kondisi geografis yang unik ini menuntut pendekatan infrastruktur yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Desain proyek harus memberikan akses yang setara kepada kelompok masyarakat yang selama ini termarginalkan.

“Kita tidak bisa lagi membiarkan pembangunan hanya terkonsentrasi di kota besar. Pemerataan menjadi kata kunci,” imbuhnya.

Pemerintah Indonesia, lanjut Sri Mulyani, kini tengah mendorong keterlibatan sektor swasta dan mitra internasional untuk mendukung pembiayaan infrastruktur, terutama dalam konteks keterbatasan anggaran negara.

Kebutuhan Anggaran Infrastruktur Capai Rp 10.146 Triliun

Sebelumnya, Sri Mulyani juga pernah mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan dana sebesar Rp 10.146 triliun untuk pembangunan infrastruktur nasional selama periode 2025–2029. Dari jumlah tersebut, kemampuan pemerintah hanya mencakup sebagian kecil, yakni sekitar 37%, sementara sisanya diharapkan berasal dari sektor swasta, BUMN, dan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Karena itu, ia kembali menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan dalam pemanfaatan anggaran dan investasi.

“Setiap rupiah yang kita keluarkan untuk pembangunan harus memberikan dampak maksimal, terutama bagi mereka yang paling membutuhkan,” ucapnya.

Infrastruktur dan Perubahan Iklim

Dalam forum yang sama, Sri Mulyani juga menyinggung pentingnya pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim dan bertanggung jawab secara lingkungan. Ia menekankan bahwa pendekatan pembangunan harus selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

“Infrastruktur berkelanjutan harus memenuhi dua hal: tangguh terhadap perubahan iklim dan inklusif terhadap semua kelompok masyarakat,” jelasnya.

Upaya ini dinilai penting mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, mulai dari kenaikan permukaan air laut, bencana hidrometeorologi, hingga krisis energi dan pangan.

Kolaborasi untuk Masa Depan

Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kolaborasi lintas sektor dalam merancang dan membangun infrastruktur yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini termasuk kerja sama dengan investor swasta, organisasi internasional, hingga pemerintah daerah.

“Kita tidak bisa membangun sendirian. Kolaborasi adalah kunci untuk mengatasi tantangan pembangunan yang kompleks,” ujar Sri Mulyani mengakhiri pidatonya.

Konferensi Internasional ICI 2025 ini menjadi momentum penting untuk menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola.

Pernyataan Sri Mulyani menegaskan arah baru pembangunan infrastruktur Indonesia: lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan memprioritaskan kelompok rentan, memperhatikan keberlanjutan lingkungan, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas, infrastruktur Indonesia diharapkan benar-benar menjadi fondasi kuat bagi kemajuan bangsa secara menyeluruh.

Pemerataan pembangunan tidak lagi sekadar wacana, melainkan sebuah keharusan strategis untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal dalam arus kemajuan.