KPU Papua Optimis Logistik PSU Gubernur Tiba Tepat Waktu, Siap Gelar Pemilu Ulang Agustus 2025

KPU Papua Optimis Logistik PSU Gubernur Tiba Tepat Waktu, Siap Gelar Pemilu Ulang Agustus 2025

JAKARTA  – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua menyatakan optimisme tinggi terkait pendistribusian logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua yang dijadwalkan pada 6 Agustus 2025. KPU Papua telah menerima sebanyak 772.695 lembar surat suara dan kotak suara sebagai persiapan untuk PSU tersebut.

Surat suara dan kotak suara yang telah diterima ini akan didistribusikan ke 2.010 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di berbagai distrik dan kabupaten di Papua, termasuk wilayah pulau terluar yang aksesnya tergolong sulit.

Ketua KPU Papua, Diana Simbiak, menegaskan bahwa pendistribusian logistik akan diprioritaskan untuk wilayah distrik dan pulau-pulau terluar. "Kami pastikan distribusi logistik selesai tepat waktu sebelum pelaksanaan PSU pada 6 Agustus mendatang," ujarnya kepada Tribun Papua saat ditemui di Jayapura.

Baca Juga

Harga BBM Terbaru September 2025 Tetap Stabil

Diana menambahkan, KPU Papua optimis seluruh logistik akan sudah sampai ke kantor distrik paling lambat H-14 atau dua minggu sebelum pelaksanaan PSU. Hal ini menjadi target utama agar proses PSU dapat berjalan lancar dan terorganisir dengan baik.

“Dengan persiapan matang ini, kami harap tidak ada kendala teknis maupun logistik yang dapat menghambat jalannya PSU nanti. Kesiapan logistik adalah salah satu kunci utama kesuksesan penyelenggaraan pemungutan suara ulang ini,” ujar Diana.

PSU di Sembilan Kabupaten dan Kota

Pemungutan Suara Ulang ini diselenggarakan sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengeluarkan putusan pada 24 Februari 2025. MK memerintahkan PSU Pilgub Papua diadakan di sembilan kabupaten dan kota dalam jangka waktu 180 hari sejak putusan tersebut.

PSU ini melibatkan dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, yakni pasangan nomor urut satu Benhur Tomi Mano dan Constan Karma, serta pasangan nomor urut dua Mathius Derek Fakhiri dan Aryoko Rumaropen.

Namun, PSU kali ini tidak akan mengikutsertakan calon Wakil Gubernur nomor urut satu, Yermias Bisai, yang didiskualifikasi akibat kesalahan administratif terkait surat keterangan domisili saat pemilu sebelumnya. Diskualifikasi ini menjadi salah satu faktor penting yang memicu keputusan PSU.

Tantangan Distribusi di Wilayah Terpencil

Provinsi Papua dikenal dengan kondisi geografis yang menantang, terdiri dari pegunungan, hutan lebat, dan pulau-pulau terpencil yang sulit dijangkau. Oleh karena itu, pendistribusian logistik pemilu menjadi tugas yang krusial dan membutuhkan koordinasi ketat antara KPU dan berbagai pihak terkait.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan penyelenggara pemilu di tingkat distrik untuk memastikan logistik dapat sampai dengan aman dan tepat waktu, termasuk di wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau,” jelas Diana.

Dalam beberapa kesempatan, KPU Papua juga menggandeng aparat keamanan untuk mendukung pengawalan distribusi logistik, mengingat pentingnya keamanan serta kelancaran proses PSU yang akan menjadi penentu legitimasi kepemimpinan di Papua.

Dukungan dan Pengawasan untuk PSU yang Berkualitas

KPU Papua juga memastikan akan melakukan pengawasan ketat selama proses PSU berlangsung. Hal ini untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan mencegah potensi kecurangan yang dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan.

“Kami mengajak semua pihak, mulai dari penyelenggara pemilu, aparat keamanan, hingga masyarakat luas, untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan. Dengan demikian, PSU bisa berjalan dengan baik dan hasilnya benar-benar mencerminkan suara rakyat,” kata Diana.

KPU juga telah melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat di berbagai wilayah, agar warga tahu kapan dan bagaimana proses PSU akan berlangsung. Ini penting untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan memastikan hak pilih mereka tersalurkan secara maksimal.

Signifikansi PSU bagi Papua

Pemungutan Suara Ulang ini bukan hanya sekadar prosedur administratif, tapi juga bagian penting dari upaya memastikan proses demokrasi di Papua berjalan adil dan bermartabat. PSU merupakan respons atas permasalahan yang muncul pada pilkada sebelumnya dan menjadi wujud komitmen negara menjaga hak-hak politik warga Papua.

“PSU ini merupakan momentum penting bagi masyarakat Papua untuk menentukan masa depan kepemimpinan daerah. Kami berharap semua pihak dapat menyukseskan proses ini dengan penuh tanggung jawab dan sportivitas,” tutup Diana Simbiak.

Dengan persiapan logistik yang sudah masuk tahap akhir, KPU Papua menunjukkan kesiapan yang matang untuk menggelar PSU Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pada Agustus 2025. Fokus utama adalah memastikan pendistribusian logistik tepat waktu, terutama ke daerah terpencil, sehingga seluruh proses pemungutan suara berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang sah dan diterima oleh masyarakat.