Protes Petani Gogol Berakhir Kesepakatan Bareng Pengembang Perumahan di Jombang

Protes Petani Gogol Berakhir Kesepakatan Bareng Pengembang Perumahan di Jombang

JAKARTA - Ketegangan yang sempat menyelimuti Dusun Tunggul, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, akhirnya berujung damai. Puluhan petani Gogol, yang sebelumnya menggelar aksi protes atas dugaan penyerobotan tanah oleh pengembang perumahan, kini telah mencapai kesepakatan yang dinilai adil bagi kedua belah pihak. Peristiwa ini berlangsung pada Sabtu, setelah diadakan pertemuan di Kantor Desa Tunggorono.

Aksi protes yang dilakukan oleh puluhan petani dari wilayah tersebut merupakan reaksi atas pembangunan akses jalan yang dilakukan oleh pengembang PT. Sinar Surya Permata. Para petani merasa bahwa tanah milik mereka, yang selama ini mereka gunakan sebagai jalan usaha tani, telah 'dicaplok' oleh pihak pengembang tanpa adanya koordinasi dan kompensasi yang jelas.

Dalam proses mediasi yang difasilitasi oleh Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) Jombang, AKP Soesilo, dan Kepala Desa Tunggorono, solusi akhirnya dicapai. "Masalah jalan antara warga dan pengembang sudah terang," ujar AKP Soesilo kepada media setempat. Menurutnya, pertemuan tersebut berhasil membuka komunikasi dan kesepakatan yang selama ini tersumbat.

AKP Soesilo menyatakan bahwa pengembang sudah setuju untuk memberikan akses jalan bagi petani Gogol yang juga dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Solusi ini diharapkan dapat mendukung pengembangan ekonomi lokal dengan lebih baik. AKP Soesilo menambahkan, "Alhamdulillah sudah terang dan sudah selesai semua, setelah selesai akan dibangun diserahkan kepada pihak desa untuk dimanfaatkan masyarakat."

Sementara itu, Sukiat, perwakilan dari pengembang perumahan PT. Sinar Surya Permata, menyatakan kesediaannya untuk mengikuti tuntutan kompensasi dari warga. "Terkait permintaan warga alhamdulillah sudah kami sepakati, kompensasi senilai Rp 150 juta minta tambah sudah kami tambah Rp 50 juta, jadi total kompensasi Rp 200 juta," jelas Sukiat.

Menurutnya, penting untuk menyadari bahwa adanya miskomunikasi antara pihak pengembang dengan warga menjadi akar masalah. Sukiat menegaskan, "Saya rasa antara warga dan kami mis komunikasi." Ia meminta agar ke depan tidak ada lagi aksi protes karena semua izin yang diperlukan oleh pengembang sudah dikantongi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Konflik ini berawal dari aksi protes yang dilakukan oleh para petani Gogol di jalan masuk perumahan. Dengan membawa poster serta spanduk berisi tuntutan, mereka menyuarakan keinginan agar diberikan kompensasi yang sesuai atas penggunaan tanah mereka untuk akses perumahan. Kusnan, salah satu perwakilan petani, menyatakan dalam aksi tersebut, "Kalau dikasi kompensasi ya monggo nilainya berapa kompensasi yang wajar, pihak Gogol bisa menerima, pihak pengembang juga bisa menerima."

Pertemuan yang dihelat pada hari Sabtu itu merupakan langkah akhir setelah rangkaian negosiasi dan dialog yang ditujukan untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Pengembang sepakat untuk memberikan kompensasi sejumlah Rp 200 juta, yang menurut Sukiat, pembagiannya diserahkan sepenuhnya kepada warga. Ia mengutarakan, "Terkait pembagian saya tidak mau tahu itu, nilai berapa untuk apa terserah warga."

Baik pihak petani maupun pengembang menyatakan harapan agar kesepakatan ini menjadi awal dari hubungan yang lebih baik antara kedua belah pihak, serta dapat menghindarkan wilayah tersebut dari konflik serupa di masa depan. "Harapan saya tidak ada demo-demo lagi, karena sudah ada kesepakatan," Sukiat menambahkan menutup komentarnya.

Dengan tercapainya kesepakatan ini, diharapkan penyelesaian konflik dapat menjadi pembelajaran berharga tidak hanya bagi pihak-pihak yang bersangkutan, tetapi juga bagi komunitas lain yang menghadapi masalah serupa. Menjaga komunikasi yang baik serta mediasi yang efektif dianggap menjadi kunci utama dalam menyelesaikan sengketa tanah dan pembangunan di kawasan-kawasan pedesaan yang tengah berkembang pesat di Indonesia.

Kedepannya, diharapkan pihak pengembang serta masyarakat dapat bekerjasama lebih erat untuk memajukan ekonomi daerah dengan tetap menjaga kearifan lokal serta kepentingan masyarakat setempat.