Krisis Coretax: IWPI Serukan Intervensi Presiden Prabowo

Krisis Coretax: IWPI Serukan Intervensi Presiden Prabowo

JAKARTA - Permasalahan dalam megaproyek Coretax telah menimbulkan gelombang reaksi besar, salah satunya datang dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI). Pada 10 Februari 2025, IWPI mengirimkan surat dengan nomor 011/IWPI-SP/II/2025 kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat tersebut, IWPI mengungkapkan keprihatinan mendalam mereka atas sejumlah malfungsi yang masih melanda sistem perpajakan digital ini, yang seharusnya menjadi inovasi andalan dalam pengelolaan pajak di Indonesia.

Coretax dan Biaya Fantastis

Diluncurkan pada 1 Januari 2025, Sistem Coretax telah menghabiskan anggaran lebih dari Rp 1,3 triliun. Namun, harapan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi perpajakan terhalang oleh beragam masalah teknis yang mengganggu operasi sistem ini. Malfungsi yang terjadi tidak hanya merugikan wajib pajak, namun juga mempengaruhi penerimaan negara dan citra pemerintah.

Menurut laporan yang diungkapkan IWPI, beberapa dampak negatif dari malfungsi Coretax adalah peningkatan kesulitan dalam kepatuhan administrasi pajak bagi wajib pajak, penurunan penerimaan negara akibat hambatan teknis dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta tercorengnya citra pemerintah yang dianggap gagal menyediakan sistem perpajakan yang andal.

Dampak Internasional dan Citra Negara

IWPI juga menyoroti dampak luas malfungsi Coretax terhadap reputasi internasional Indonesia. Menurut mereka, kegagalan dalam mengimplementasikan layanan publik berbasis digital yang prima dapat menurunkan kepercayaan internasional terhadap kemampuan negara dalam menyediakan infrastruktur digital modern dan andal. Indonesia berisiko kehilangan kredibilitas di mata dunia terkait ketidakmampuan ini.

Tawaran Advokasi dan Solusi IWPI

Sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dalam menangani permasalahan ini, IWPI menawarkan advokasi gratis yang dirancang untuk memberikan solusi konkret. Dukungan ini meliputi beberapa aspek penting, yaitu:

1. Pendampingan Teknis Pengadaan Aplikasi Coretax: Memastikan setiap tahap pengadaan berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan pihak pemerintah dan wajib pajak.

2. Pendampingan Teknis Teknologi IT: Membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala teknis yang ada pada sistem Coretax dengan solusi yang efektif.

3. Pendampingan Hukum Pajak: Memastikan regulasi dan hak-hak wajib pajak tetap terjamin serta menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul dengan baik.

“Kami percaya bahwa pelibatan pihak independen dalam rapat evaluasi bersama pemangku kepentingan akan membantu Pak Presiden mendapatkan sudut pandang yang lebih objektif,” ujar Rinto Setiyawan dalam surat tersebut.

Harapan untuk Solusi Berbasis Data

IWPI menekankan pentingnya keputusan yang berbasis data dan menghindari pengaruh dari laporan subyektif yang disampaikan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem. Mereka berharap agar Presiden Prabowo dapat mempertimbangkan permintaan ini demi perbaikan sistem perpajakan di Indonesia. “Besarnya harapan kami bahwa surat ini akan memberi dampak positif bagi keputusan pemerintah ke depan,” tambah Rinto dalam pernyataannya.

Belum Ada Tanggapan dari Istana

Saat dikonfirmasi, Rinto Setiyawan menyatakan bahwa hingga saat ini pihak istana belum memberikan respons terkait surat yang telah dikirimkan. Kami juga telah bersurat kepada Presiden, namun hingga kini belum ada balasan.

Penilaian Ahli Ekonomi

Sementara itu, para ahli ekonomi menyampaikan pandangan bahwa meski Coretax memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan negara di masa depan, namun tahun 2025 bukanlah waktu yang tepat untuk mengandalkan sistem ini tanpa pembenahan menyeluruh terhadap permasalahan teknisnya. Dalam sebuah analisis, disebutkan bahwa keputusan terkait sistem Coretax ini akan menjadi ujian penting bagi pemerintah dalam menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan efisiensi manajemen pajak di Indonesia.

Dengan krisis yang tengah berlangsung, perhatian sepatutnya difokuskan pada pencarian solusi dan kolaborasi transparan yang melibatkan beragam pihak, guna memastikan skema perpajakan digital ini dapat berjalan sesuai harapan, serta membawa manfaat besar bagi negara dan masyarakat secara keseluruhan.

Melalui perkembangan kasus ini, masyarakat menanti langkah cepat dan tepat dari pemerintah guna mengatasi berbagai permasalahan yang ada, sembari memastikan bahwa komitmen Indonesia terhadap reformasi perpajakan terus terjaga dan diperbaiki.