Kemensos Targetkan Pencairan Bansos Tuntas Sebelum Ramadhan 2025
JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pencairan bantuan sosial (bansos) untuk triwulan pertama tahun 2025 hampir selesai dan ditargetkan selesai sebelum bulan Ramadhan yang diperkirakan akan dimulai pada awal Maret 2025. Proses pencairan bansos yang menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat miskin dan rentan tersebut, saat ini telah mencapai lebih dari 90 persen.
Sekarang sudah 90 persen per hari ini, sudah hampir tuntas (pencairan Bansos) untuk triwulan pertama, sudah clear semua. Menurutnya, meskipun sudah hampir tuntas, proses pencairan bansos akan terus berlanjut hingga akhir bulan Februari 2025 untuk memastikan bahwa seluruh bantuan disalurkan sebelum Ramadhan tiba.
Proses Pencairan Bansos yang Terus Berlanjut
Baca Juga
Mensos Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa meskipun pencairan untuk triwulan pertama 2025 ini masih menggunakan data lama yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), pemerintah sudah mempersiapkan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk penyaluran bansos pada triwulan berikutnya. Data DTSEN akan menggantikan data DTKS untuk memastikan bahwa bantuan yang disalurkan lebih tepat sasaran, dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses verifikasi dan validasi data penerima.
"Jadi untuk triwulan kedua nanti baru kita menggunakan data terbaru, DTSEN. Sekarang masih data yang lama, DTKS," imbuh Mensos Saifullah Yusuf. Data DTSEN yang lebih akurat dan terbaru diharapkan dapat meningkatkan efisiensi serta ketepatan dalam penyaluran bansos, sekaligus mengurangi potensi kesalahan dalam pendataan penerima manfaat.
Pentingnya Verifikasi dan Validasi Data oleh Pemerintah Daerah
Lebih lanjut, Mensos juga mengajak seluruh kepala daerah di Indonesia untuk terlibat aktif dalam proses verifikasi dan validasi data penerima bansos. Hal ini penting agar proses penyaluran bansos bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Kami minta bupati dan wali kota yang baru nanti ikut melihat, menyaksikan, sekaligus ikut verifikasi dan validasi lewat Dinas Sosial bersama BPS daerah dan para pilar sosial yang ada di daerah tersebut," ujar Mensos. Dalam hal ini, pemerintah daerah, bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat dan para pilar sosial, memiliki peran vital untuk memastikan data yang digunakan dalam proses penyaluran bansos sudah valid dan mencakup seluruh masyarakat yang membutuhkan.
Mensos menambahkan bahwa keterlibatan aktif kepala daerah sangat diperlukan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pemilihan penerima bantuan. Dengan verifikasi data yang dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan penyaluran bansos dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang berhak menerimanya.
DTSEN sebagai Solusi untuk Ketepatan Penyaluran Bansos
Salah satu perbedaan mencolok antara DTKS dan DTSEN adalah akurasi dan kelengkapan data penerima bantuan. DTKS yang selama ini digunakan dalam penyaluran bansos dinilai masih memiliki sejumlah kekurangan, seperti ketidakakuratan data dan kurangnya update terkait perubahan status sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dianggap lebih relevan dan akurat untuk memastikan bantuan sosial dapat disalurkan tepat sasaran.
Dengan DTSEN, data yang tercatat mencakup lebih banyak informasi tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih detail dan terupdate. DTSEN diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai siapa saja yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial, dan siapa yang sudah tidak lagi membutuhkan bantuan karena perubahan kondisi ekonomi mereka.
Harapan Pemerintah untuk Efektivitas Penyaluran Bansos
Mensos Saifullah Yusuf juga menyampaikan bahwa meskipun pencairan bansos triwulan pertama tahun 2025 masih menggunakan DTKS, pemerintah akan terus berupaya memperbaiki sistem penyaluran agar lebih efisien dan tepat sasaran di masa mendatang. Penggunaan DTSEN untuk triwulan kedua diharapkan dapat meminimalkan kesalahan dalam pendataan dan lebih mempercepat proses verifikasi penerima bantuan.
“Penyaluran bansos yang tepat sasaran ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Semua pihak harus turut berpartisipasi untuk memastikan bahwa bantuan sampai kepada mereka yang membutuhkan,” ujar Mensos.
Salah satu tantangan besar dalam penyaluran bansos adalah adanya sejumlah warga yang sebelumnya terdaftar dalam data DTKS, namun tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan karena perubahan dalam kondisi sosial ekonomi mereka. Oleh karena itu, dengan adanya DTSEN yang lebih dinamis dan berbasis data yang lebih komprehensif, diharapkan masalah ini dapat teratasi dengan lebih baik.
Menanti Pencairan Bansos yang Tepat Sasaran
Dengan pencairan bansos yang hampir selesai pada triwulan pertama 2025 dan rencana penggunaan DTSEN pada triwulan kedua, pemerintah berharap masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial dapat segera merasakannya. Sejumlah penerima bantuan sosial yang telah terdaftar, khususnya dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dapat segera menikmati manfaat dari program pemerintah ini.
Pencairan bansos yang tuntas sebelum Ramadhan juga menjadi hal yang sangat diharapkan oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka selama bulan suci tersebut. Proses pencairan yang cepat dan tepat sasaran akan memberikan kenyamanan dan kepastian bagi keluarga penerima manfaat untuk menjalankan ibadah puasa dengan lebih baik.
Evaluasi dan Peningkatan Sistem Penyaluran Bansos
Mensos Saifullah Yusuf juga menyampaikan bahwa Kementerian Sosial terus melakukan evaluasi terhadap penerima bansos dan akan berupaya memastikan agar penerima bantuan sosial dapat dievaluasi setiap lima tahun sekali. Hal ini penting untuk menjaga efektivitas dan memastikan bahwa bantuan sosial selalu sampai pada mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Kemensos akan terus melakukan evaluasi terhadap penerima bansos untuk memastikan bantuan yang diberikan dapat memberikan dampak positif bagi mereka yang berhak,” tambah Mensos.
Pencairan bansos yang hampir rampung ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi di tengah situasi sosial yang terus berubah. Dengan data yang lebih akurat dan sistem penyaluran yang lebih baik, pemerintah berharap bantuan sosial dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama menjelang bulan suci Ramadhan.
Rekomendasi
.jpg)
