Bidang Infrastruktur Mendominasi Usulan Pra-Musrenbang Kecamatan untuk RKPD 2026
JAKARTA – Proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Buleleng memasuki tahap yang lebih matang dengan diadakannya Rapat Koordinasi Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan. Acara ini bertujuan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 dan berhasil menghimpun sebanyak 933 usulan dari desa dan kelurahan setempat.
Yang menarik, usulan di bidang infrastruktur memimpin jumlah dengan dominasi yang signifikan, mencapai 432 usulan atau sekitar 46,30 persen dari total usulan. Bidang ekonomi mengikuti dengan 248 usulan (26,58 persen), sementara usulan di bidang sosial budaya berjumlah 253 usulan atau 27,12 persen. Angka ini menunjukkan fokus yang kuat pada pembangunan infrastruktur yang dianggap sebagai pilar penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
Acara hybrid ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng, Drs. Gede Suyasa, M.Pd, di Ruang Rapat BCC Dinas Kominfosanti pada hari Selasa, 18 Februari 2025. Dalam pidatonya, Gede Suyasa menggarisbawahi pentingnya pendekatan partisipatif dalam menyusun rencana pembangunan yang relevan dan tepat sasaran. Beliau juga menekankan bahwa setiap usulan harus didasarkan pada skala prioritas, kewenangan pemerintah daerah, serta indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur.
“Dengan pendekatan yang tepat, proses pengajuan dan pembahasan usulan kegiatan masyarakat diharapkan dapat terarah, fokus, dan sesuai dengan target pembangunan daerah,” ujar Gede Suyasa dalam sambutannya. Beliau menekankan pentingnya agenda pembangunan yang tidak hanya mencerminkan aspirasi masyarakat, tetapi juga sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah.
Lanjut Suyasa, forum Pra-Musrenbang kali ini memegang peran kunci dalam memastikan perencanaan pembangunan daerah berjalan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih. "Tahun ini, kita melakukan Musrenbang dalam penyusunan RKPD sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Oleh karena itu, seluruh usulan harus sejalan dengan sasaran prioritas, baik di bidang seni budaya, ekonomi, infrastruktur, maupun pengembangan sumber daya manusia," tambahnya.
Tidak kalah penting, Camat Buleleng, I Made Dwi Adnyana, S.STP, MAP, mengungkapkan bahwa Musrenbang kecamatan merupakan momentum strategis yang dapat merumuskan langkah-langkah konkret dalam pembangunan. Ia menyoroti pentingnya keterlibatan berbagai pihak dari tingkat kecamatan hingga perangkat daerah untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan mampu mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
“Forum ini tidak hanya menjadi koordinasi antara kecamatan dan perangkat daerah, tetapi juga wadah dalam menampung aspirasi masyarakat dari tingkat desa dan kelurahan guna memastikan program pembangunan lebih tepat sasaran dan berdaya guna,” ungkap Made Dwi Adnyana. Beliau berharap hasil dari rapat ini akan menghasilkan dokumen perencanaan berkualitas yang memang mencerminkan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.
Dua isu utama yang banyak diusulkan dalam bidang infrastruktur antara lain adalah upaya peningkatan dan perbaikan jalan serta pembangunan fasilitas publik seperti jembatan dan saluran air. Usulan-usulan ini dianggap penting untuk mendukung mobilitas warga, yang pada gilirannya akan merangsang perekonomian lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Adapun dalam bidang ekonomi, usulan yang banyak diajukan meliputi pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), pelatihan keterampilan bagi pemuda, dan pengembangan sektor pariwisata yang lebih berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk memantapkan ekonomi lokal sebagai penopang utama kesejahteraan warga Buleleng.
Sedangkan di bidang sosial budaya, usulan banyak difokuskan pada pelestarian budaya lokal dan penyediaan fasilitas penunjang kegiatan masyarakat seperti balai warga dan gelanggang olahraga. Ini menunjukkan komitmen untuk menjaga kekayaan budaya daerah sembari meningkatkan kohesi sosial di masyarakat.
Beragamnya usulan dari ketiga bidang tersebut diharapkan bisa dirumuskan menjadi kebijakan konkret yang akan dimasukkan dalam RKPD 2026. Dengan langkah ini, diharapkan pembangunan yang direncanakan benar-benar berpusat pada masyarakat dan mampu membawa perubahan positif yang berarti.
Secara keseluruhan, forum Pra-Musrenbang ini berfungsi sebagai batu loncatan yang penting dalam memastikan bahwa usulan-usulan yang diajukan benar-benar diterjemahkan ke dalam rencana yang realistis dan dapat dilaksanakan. Ini sejalan dengan harapan Sekda Buleleng dan pihak kecamatan yang menekankan pentingnya perencanaan yang terarah dan tepat sasaran demi mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.
Rekomendasi
