JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Batu Bara mengambil langkah strategis dengan memperkuat sistem layanan kesehatan masyarakat melalui perluasan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Upaya ini dilakukan dalam rangka mencapai Universal Health Coverage (UHC) yang maksimal, dengan target peningkatan keaktifan peserta BPJS Kesehatan hingga 80 persen. Hal ini dilakukan melalui penambahan 46.947 jiwa ke dalam skema Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), dengan iuran yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah.
Untuk merealisasikan target ambisius ini, Pemkab Batu Bara telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp20 miliar yang akan dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2025. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Batu Bara, dr. Deni Syahputra, menegaskan bahwa program UHC ini merupakan bagian dari prioritas utama, terutama dalam mendukung program 100 hari kerja Bupati Batu Bara, H. Baharuddin Siagian.
“Program UHC non cut off ini adalah langkah strategis dalam memastikan seluruh masyarakat Batu Bara mendapatkan akses layanan kesehatan yang merata dan mudah. Ini bukan hanya program rutin, tetapi bagian dari program prioritas yang menjadi bagian dari 100 hari kerja Bupati Batu Bara, H. Baharuddin Siagian," ujar dr. Deni saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.
Langkah ini disambut baik oleh masyarakat Batu Bara yang berharap dapat merasakan manfaat nyata dari program kesehatan yang lebih inklusif dan terjangkau. Bupati Baharuddin Siagian, dalam berbagai kesempatan, menekankan bahwa pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata adalah hak setiap warga Batu Bara, tanpa terkecuali. Menurutnya, tidak boleh ada lagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi atau biaya.
"Fokus utama kami dalam 100 hari kerja ini adalah memastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat Batu Bara yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi atau biaya. Program UHC ini adalah salah satu solusi nyata yang kami hadirkan," ungkap Bupati Baharuddin dalam sebuah pertemuan dengan jajaran Dinas Kesehatan.
Inovasi dalam Program UHC
Salah satu inovasi yang diimplementasikan dalam program ini adalah penerapan sistem UHC non cut off, memungkinkan peserta BPJS Kesehatan untuk langsung aktif dalam waktu 1x24 jam hanya dengan menunjukkan KTP. Inovasi ini bertujuan untuk menghapus kendala administratif yang selama ini menjadi penghalang utama dalam akses layanan kesehatan masyarakat.
Menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi di lapangan, Pemkab Batu Bara terus berkomitmen untuk melakukan evaluasi guna menyempurnakan pelaksanaan program. Sejak Desember 2023, Kabupaten Batu Bara telah memperoleh predikat Universal Health Coverage (UHC) dalam program JKN dengan cakupan mencapai 95,07% dari total penduduk. Namun, masih terdapat beberapa tantangan seperti ketimpangan akses di beberapa wilayah yang membutuhkan perhatian lebih.
Dr. Deni juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mengawasi jalannya program agar dana yang dialokasikan benar-benar digunakan secara efektif dan tepat sasaran. "Dengan adanya alokasi anggaran lebih dari Rp20 miliar dalam RAPBD 2025, kami yakin program ini akan berjalan dengan baik. Namun, tentu saja kami membutuhkan dukungan dan pengawasan dari masyarakat agar tidak ada penyimpangan dan hasilnya benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh warga Batu Bara," pungkas dr. Deni.
Harapan Masyarakat dan Peningkatan Fasilitas Kesehatan
Dukungan dari masyarakat terhadap langkah progresif yang diambil oleh Pemkab Batu Bara ini sangat besar. Mereka berharap agar program dijalankan dengan transparansi dan tanpa diskriminasi. Selain itu, ada pula harapan agar peningkatan jumlah peserta BPJS Kesehatan dapat sejalan dengan peningkatan kualitas layanan medis di daerah tersebut.
Sebagai bagian dari rencana komprehensif ini, Pemkab Batu Bara juga tengah mempertimbangkan peningkatan fasilitas layanan kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mendapatkan akses, tetapi juga pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas.
Dengan serangkaian langkah konkret yang telah direncanakan, Pemkab Batu Bara optimis bahwa program UHC non cut off ini akan membawa perubahan positif dalam layanan kesehatan daerah. Langkah ini sejalan dengan visi besar Bupati Baharuddin Siagian dalam 100 hari kerja pertamanya untuk meletakkan dasar yang kuat bagi pembangunan kesehatan yang berkelanjutan di Batu Bara.
Program seperti ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Semoga usaha mulia ini dapat meningkatkan taraf kesehatan dan kesejahteraan penduduk Batu Bara, serta memastikan tidak ada satu pun yang tertinggal dalam hal layanan kesehatan.